Bataviase

Konflik Vertikal Mesuji-Lampung

Pengamanan PT sumber Wangi Alam (SWA) yg menyeret-nyeret abdi negara itu sudah berjalan lebih semenjak 10 thn dan memperoleh izin dari pimpinan yg bersangkutan.

bukti itu diungkapkan duta Direktur PT SWA Ali Abdullah seusai berjumpa bersama Tim gabungan Pencari kebenaran (TGPF) estimasi Pelanggaran HAM Mesuji di dinas Kemenkumham tempo hari. Namun PT SWA membantah mengeluarkan dana untuk mendatangkan mereka.

kami cuma sediakan makan, minum, duit rokok, baju, dan area tinggal selama sebulan,”ujar Ali, Jumat, 30 Desember 2011.

Ali mengaku perusahaannya kewalahan mengatasi pencurian sawit,terutama di daerah Desa Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel). selain mendatangkan abdi negara, pihaknya juga menyewa jasa keamanan, yaitu PT satria Bela negeri, untuk meminimalkan pencurian.

sejumlah 30 tenaga keamanan yg disewa disebar guna menyingkirkan tiga ruangan, tiap area dijaga 10 orang. tiap-tiap bulannya,PT SWA setor Rp1.450.000 per orang sejak Januari 2010 sampai Desember 2011, fulus keamanan yg digelontorkan kurang lebih Rp1 miliar lebih. kesulitan mungkin saja adanya ajaran fulus pada abdi negara ini memperoleh sinaran TGPF.

Juru berbicara TGPF, Indriaswati Dyah Saptaningrum, menyuarakan, selagi ikhtiar pengudakan kenyataan di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan OKI, Sumsel, TGPF menapaki taksiran falsafah kekayaan alamatindustri buat pegawai pemerintah, pamswakarsa, perluasan areal PT Silva Inhutani Lampung (SIL), dan bukti keterlibatan abdi negara dalam pelanggaran HAM. Namun macam mana buatan penelusuran tersebut,Indri belum mau mengemukakan produk temuan TGPF.

ciptaan investigasi mereka diungkapkan guna Menteri Koordinator bagian Politik, undang-undang, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, Senin akan datang (2/1),” papar Indriaswati seusai perundingan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Mabes Polri, PT SIL, PT SWA, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di dinas Kementerian peraturan dan HAM (Kemenkumham), Jumat, 30 Desember 2011.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo buat jurnalis menyebut sedang meminta temuan semenjak TPGF di Mesuji, Lampung dan OKI,Sumsel.Sejauh ini dirinya berkeyakinan tak ada keterlibatan polisi dalam sejarahhantaman di OKI, Sumsel dan Mesuji, Lampung. akan beliau, Polri telah semaksimal kalau-kalau dalam menaungi keamanan dan ketertiban di zona itu.

“Jikapun ada keterlibatan polisi, Polri jadi mempertanggungjawabkan. Selebihnya kita semula menuntut temuan TPGF,” tutur Timur di Jakarta Jumat, 30 Desember 2011. sirah anggota Advokasi Walhi Mukri Priyatna menggambarkan tugas TGPF yg terkesan cuma melacak pelanggaran HAM di Lampung dan Sumsel.Padahal, akar perkara yg sejamaknya yaitu konflik pertanahan. Seperti apa konflik dimaksud,Walhi belum ingin menjabarkan desain temuannya.

kelak sesudah TGPF melansir akhirnya, baru aku mengatakan data-data saya. awak tak ingin mengadili tugas TGPF di pertama, papar mantan direktur Walhi Lampung itu. Sementara itu, sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Lampung,yangmenelankorban vitalitas berpotensi memunculkan konflik horizontal. Pasalnya, pascaramainya penyiaran problem Mesuji, beberapa ratus masyarakat berdatangan ke Lampung.

Diduga terselip oknum yg menggunakan lingkungan dgn trik jual negeri buat penduduk pelancong. sekarang ini semakin tidak sedikit orang datang ke tempat hak buat bisnis (HGU) PT SIL.Nantinya,bakal ada konflik horizontal.Apalagi tumenggung Mesuji menyebut jadi perang seandainya masyarakat orang asing tak ingin mengalpakan lokasi,”kata komponen Komite I DPD Anang Prihantoro, Jumat, 30 Desember 2011.

Anang mengemukakan lebih bersumber 900 sirah marga (KK) sejak mulai menempati beberapa ruangan di Kabupaten Mesuji seperti Desa Talang Gunung, Desa Tugu Roda,dan udik Pelita Jaya. malahan, beberapa alamat mereka sudah memanen sawit.Temuan itu adalah produk lawatan DPD guna 27 Desember dulu. tidak hanya konflik horizontal, beliau semula gamang permasalahan ini dapat berujung untukkonflik SARA jika ketua tak tentu mengepung penyakit lahan di sana.

menjumpai unsur DPD bersumber Lampung itu,warga berdatangan dikarenakan mewarisi informasi bahwa bakal ada penjabaran lahan oleh PT SIL. dirinya menebak ada oknum-oknum yg memakai kondisi buatmeraih manfaat. permulaan ciptaan penelusuran DPD, jumlahnya penduduk mengaku dimintai duit segede Rp500.000 buat mendaftar. setelah itu, mereka mewasiatkan Rp1 juta seandainya wilayah telah diukur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *