Bataviase

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Menteri agama, Suryadharma Ali divonis enam th ketetapan penjara dan denda Rp300 juta subsider selama tiga bln terkait kasus korupsi. hakim pun menetapkan Suryadharma mesti membayarkerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dgn preferensi pidana penjara selama dua tahun.

menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. kerugian negara dibayarkan paling lama sejak perkara ini diputuskan,” kata pengantara ketua Aswijon saatmembacakan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/1).

hakim mengungkapkan, total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp27 miliar ditambah 17,96 juta riyal. poin yg meringankan Suryadharma adalah dia belum sempat melanggar hukum serta dinilai memiliki sejumlah prestasi selama menjadi Menteri agama.

menyikapi vonis tersebut, Suryadharma menyampaikan akan mempertimbangkan dulu langkah hukum selanjutnya. ia belum dapat menentukan apakah bakal menerima hukuman tercantum atau ajukanbanding.

“Izinkan saya berpendapat bahwa putusan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan. berikan saya peluang untuk berpikir dengan penasihat hukum saya soal langkah hukum apa ygbakal saya lakukan ke depan,” kata Suryadharma menanggapi.

jaksa pun menyebut akan mempertimbangkan dulu langkah hukum setelah itu. hakim setelah itu menyebut, hasil keputusan final dari ke-2 pihak ditunggu sampai 17 Januari 2016.

penasihat hukum Suryadharma, Humphrey Djemat memperhitungkan putusan hakim semata dikarenakan mempertimbangkan jaksa penuntut umum, meskipun hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 11 th.

diawal mulanya, Suryadharma dituntut keputusan pidana 11 th penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bln kurungan.

jaksa penuntut memeriksa Suryadharma terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan ibadah haji 2010-2011 dan 2012-2013.

Suryadharma masih dituntut mengganti duit kerugian negara senilai Rp2,325 miliar. jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan yakni pencabutan hak politik.

“Pidana tambahan dicabut hakya untuk jabatan publik selama lima th sesudah terdakwa membenahi hukumnya,” tutur jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Wiraksanjaya diwaktu membacakan tuntutan di ruangan sidang, Rabu (23/12).

Pertimbangan aspek yg mementingkan pakta asal beskal yakni tindakan Suryadharma dinilai tak memberi dukungan acara sang pemimpin yg semula memasang upaya pemberantasan korupsi. Suryadharma sebagai terdakwa dianggap kerap berbelit-belit dalam mewasiatkan uraian masih tak meneken perbuatannya.

yang merupakan Menteri kepercayaan harusnya terdakwa lebih merangsangkan moral keimanan seperti keseimbangan dan sportivitas. tindakan tercantol jamaah haji selayaknya terlepas semenjak tindakan ygberganti arah, kata beskal Wiraksanjaya.

Sementara pertimbangan kepada elemen yg menopang, Suryadharma secara terdakwa belum sempat dihukum dan mempunyai pekerjaan keluarga.

Suryadharma diawal mulanya didakwa menyalahgunakan kewenangan selagi menjabat juga sebagai Menteri anutan dalam pengurusan ibadah haji th 2010-2013. aksi itu dinilai sudah memperkaya diri tunggal, orang lain dan membebankan finansial negara se besar Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi.

beliau didakwa sudah melaksanakan tindakan menandingi undang-undang, menunjuk beberapa orang tertentu yg tak merapatkan persyaratan jadi petugas pengelola pembuat ibadah haji Arab Saudi, dan menggunakan ampas kelebihan kuota haji nasional tak menurut prinsip keadilan.

aksi Suryadharma yg dianggap sudah memperkaya diri solo dan orang lain diantaranya memberangkatkan 1.771 unsur pengikut haji yg tak tepat suksesi, 180 petugas pemimpin pelaksana ibadah haji (PPIH), tujuh pendamping amirul hajj yg beliau tunjuk tidak tepat dgn keputusan, dan sebanyak korporasi pembekal akomodasi di Arab Saudi.

Atas perbuatannya, Suryadharma dinyatakan sudah jalankan pelanggaran ihwal 3 peraturan No. 31 th 1999 layaknya diubah dgn peraturan nomer 20 th 2001 jo masalah 55 ayat 1 kesatu jo pekerjaan 65 Ayat 1 KUHPidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *