Tingkat Inflasi Dinilai Semu

JAKARTA (Suara Karya) Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan inflasi 2,78 persen pada 2009 dinilai semu dan tidak menggambarkan kenyataan sesungguhnya. Klaim inflasi yang rendah ini juga tidak bisa dianggap menggambarkan terkendalinya ekonomi makro saat ini. Penurunan inflasi lebih banyak dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat.

"Laporan inflasi yang rendah ini merupakan inflasi semu. Ini sesungguhnya menggambarkan daya beli masyarakat yang ambrol. Justru saat ini, perekonomian bergerak ke arah pasar uang ketimbang sektor riil. Lagi-lagi perlu dipertanyakan apakah benar ekonomi makro sudah terkendali," kata anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno kepada Suara Karya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, klaim inflasi terendah dalam 10 tahun yang dianggap sebagai prestasi merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Seharusnya apabila inflasi rendah, idealnya diikuti dengan realisasi kredit yang tinggi. Namun kenyataannya tidak sesuai. "Lihat pula tingkat suku bunga kredit yang tidak rendah alias masih tetap tinggi. Semestinya inflasi turun, bunga juga turun dan permintaan kredit yang meningkat. Tapi ini tidak terjadi sehingga uang beredar di tingkat masyarakat sangat rendah. Uang hanya pada pada segelintir orang kaya yang menguasai aset-aset negara ini," tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, angka inflasi yang rendah temyata tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat masih merasakan sulitnya membeli atau memenuhi kebutuhan pokok. "Untuk orang miskin, inflasi tetap tinggi. Daya beli mereka menurun," ujar dia.Mengacu pada kondisi perekonomian saat ini, angka inflasi yang dilaporkan BPS diragukan, khususnya terkait metodologi. "Intinya, inflasi yang diterima oleh kalangan masyarakat dan dunia usaha, yakni angka 2,78 dikalikan dengan 1,7 persen, sehingga sebenarnya inflasi lebih besar lagi," ujarnya.

Hendrawan menyatakan, masyarakat dan kalangan dunia usaha meragukan metodologi BPS dalam menentukan angka inflasi. Ini bisa dilihat dari harga komoditas yang dijadikan patokan dalam menentukan angka inflasi itu. Mulai dari komoditas yang diperdagangkan serta wilayah yang dijadikan sampel pengambilan data, sehingga akhirnya keluar angka-angka tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, laju inflasi sepanjang 2009 mencapai 2,78 persen dan ini merupakan terendah dalam 10 tahun terakhir. Capaian ini sesuai perkiraan banyak pihak yang mengatakan inflasi 2009 akan berada di bawah 3 persen.

"Secara keseluruhan, inflasi Januari-Desember 2009 sebesar 2,78 persen. Sementara untuk bulan Desember 2009, BPS mencatat laju inflasi sebesar 0,33 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 117,03. Dari 66 kota, terdapat 18 kota deflasi dan 48 kota inflasi. "Harga-harga bahan makanan jadi, minuman, dan rokok mengalami kenaikan 0,93 persen selama Desember 2009," tuturnya.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan berupaya mempertahankan angka inflasi di kisaran 5 persen tahun depan. Ini dilakukan sejalan dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi dunia. "Inflasi wajar saja sedikit meningkat sesuai dengan perbaikan ekonomi global," ujarnya.

Menurut Hatta, dengan membaiknya kondis) ekonomi global, maka perekonomian dunia diperkirakan tumbuh 3,1
persen, sehingga permintaan terhadap komoditas meningkat Hal ini secara langsung akan berpengaruh juga terhadap kenaikan harga barang. Meningkatnya harga akan sedikit meningkatkan inflasi. Namun, pemerintah akan tetap berusaha mempertahankan inflasi di sekitar 5 persen pada 2010.

Kenaikan harga pangan menjadi hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jika stabilitas harga pangan bisa terjaga, maka efek inflatoir tidak akan terlalu menekan. "Saya berharap, harga komoditas, terutama minyak bumi, tidak terlalu meroket sepanjang 2010," ujarnya.

Di tempat terpisah, terkait upaya menekan harga barang kebutuhan pokok, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk mempertahankan harga dengan mengamankan pasokan dan stok. Salah satunya kebijakan impor gula.

Kepala Disperindag Jateng Ikhwan Sudrajat mengatakan, kebijakan impor gula yang akan* direalisasikan pada Januari 2010 ini diperkirakan mampu mengendalikan harga yang tengah bergejolak. "Impor gula akan mampu mengendalikan harga gula yang masih bergejolak di pasaran," tuturnya.

Meski demikian, dia mengaku, tetap mengambil langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi gejolak harga meski kebijakan impor gula direalisasikan. Dalam hal ini, aparat pemda melakukan pemantauan harga dalam rangka menjaga kestabilan harga gula.

Dia menambahkan, gula impor akan dipakai untuk mengantisipasi kelangkaan gula yang diprediksi terjadi antara Maret hingga April 2010. Sebab, pada Mei hingga April nanti industri gula nasional su-l.ili memasuki musim giling tebu."Secara psikologis ketersediaan harus tetap dijaga. Sehingga dari sisi perencanaan tidak ada masalah," tuturnya.

(Indn/Pudjro 8)