Capaian MDGs masih Terganjal Kematian Ibu

Hanya 60%-70% persalinan ibu yang ditolong oleh dokter spesialis kandungan atau bidan. Sisanya ditolong paraji atau dukun beranak.

Cornelius Eko Susanto

KEMATIAN dan kesakitan ibu hamil, bersalin dan nifas masih merupakan masalah besar di negara berkembang termasuk Indonesia. Di negara miskin, sekitar 25%-50% kematian wanita usia subur disebutkan terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas.

Berkaca dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 (SDKI), Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Sri Hermiyati berpendapat, derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. SDKI mengungkapkan, angka kematian ibu (AKI) yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada 2008, tambah Sri, 4.692 jiwa ibu di negeri ini melayang di masa-masa kehamilan, nifas, dan persalinan. Adapun penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 28%, eklamsi 24%, infeksi 11%, parrus lama (proses kelahiran lama) 5%, dan keguguran 5%.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih kepada Media Indonesia beberapa waktu lalu mengungkapkan, salah satu faktor terbesar yang menjadi penyebab tingginya angka kematian itu adalah masih rendahnya jumlah persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan.

Saat ini jumlah persalinan ibu yang sudah ditolong oleh dokter spesialis kandungan dan bidan hanya sekitar 60%-70%. Sisanya, ditolong oleh paraji atau dukun beranak. Padahal, menurut dia, paraji tidak diperbolehkan untuk membantu melahirkan karena tidak terlatih. Sayang, penyebaran dokter spesialis kandungan dan bidan di Indonesia hingga-kini masih sangat kurang, terutama di daerah timur dan terpencil.

Berdayakan dokter umum

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bidang Kependudukan, Kesehatan Ibu dan Anak, Rachmat Sentika, mengatakan upaya penurunan AKB terkait target MDGs di tahun 2015 ini tidak bisa hanya dikawal oleh pemerintah semata. Partisipasi kelompok profesional, dunia usaha, dan masyarakat luas juga menjadi penentu keberhasilan pencapaian tersebut.

"Dari dokter umum yang berjumlah kurang lebih 65.000 orang, hanya sedikit yang memiliki ketertarikan untuk aktif terlibat dalam MDCs. Misalnya menolong ibu melahirkan, melayani KB, menolong kelahiran anak," sesal Rachmat. Hal senada disampaikan Ketua PB IDI PrioSidipratomo. Dia mengatakan kesalahan mendasar pemerintah dalam mengatasi AKB dan AKI lebih terfokus pada kompetensi dokter kebidanan dan bidan. Itu diprediksi tidak bakal berjalan secara maksimal. Pasalnya jumlah dokter spesialis kebidanan dan bidan terbatas.

Jumlah dokter spesialis kebidanan sekitar 2.400. Total jumlah bidan tidak lebih dari 30.000-an. Padahal jumlah dokter umum ada sekitar 65.000-an di Tanah Air. "Jumlah dokter umum hampir 33 kali banyaknya dibanding spesialis kebidanan. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Terkait kompetensi, soal persalinan kan juga mereka dapatkan ketika kuliah?" sebut dia.

Perlu dicatat, lebih dari 70% kematian ibu hamil terjadi di rumah sakit. Sebagian besar dari mereka telat dirujuk. Artinya, deteksi dini {early detection) tidak jalan. Padahal masalah deteksi dini bisa diambil alih oleh dokter layanan primer yaitu dokter umum.

Terkait dengan masalah kebidanan, ketua Umum PB Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Hami Koesno memaparkan, terdapat 135.000 bidan yang ada di Indonesia saat ini. Yang terdaftar di IBI adalah 89.256 bidan. Jumlah itu, menurut Hami, jauh dari ideal. Pasalnya, jumlah ideal secara teori rasio bidan adalah 1 per 1.000 penduduk. Harusnya, minimal terdapat 220.000 bidan di Indonesia.

Di samping itu, tambah dia, sebagian besar bidan berada di Pulau Jawa. Hal itu menjadi kendala lain dalam upaya penurunan AKB dan AKI. Masalah lain yang menjadi perhatian adalah kompetensi bidan. Menurut dia, masih banyak bidan yang tidak memiliki kompetensi standar IBI. "Hal seperti ini juga menyumbang angka kematian ibu dan bayi karena kurang terampil."

(S-7)
cornel@mediaindonesia.com